Tantangan dan Solusi Penegakan Hukum di Laut di Indonesia

Tantangan dalam penegakan hukum di laut di Indonesia memang tidaklah mudah. Dengan wilayah perairan yang luas, mencakup lebih dari 5,8 juta km persegi, menjaga keamanan dan ketertiban di laut merupakan suatu tantangan yang besar bagi aparat penegak hukum.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di laut adalah masalah kerja sama antar lembaga terkait. “Kerja sama antar lembaga terkait seperti TNI AL, Polri, dan instansi terkait lainnya masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum di laut dapat berjalan dengan baik,” ujar Aan Kurnia.

Selain itu, masalah sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan teknologi yang memadai seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum di laut. “Dibutuhkan investasi yang lebih besar dalam pelatihan sumber daya manusia dan pengadaan teknologi yang canggih untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut,” ungkap Prigi.

Namun, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, solusi untuk meningkatkan penegakan hukum di laut di Indonesia juga telah diusulkan. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kerja sama antar lembaga terkait serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas di laut. “Dengan adanya kerja sama yang baik antar lembaga terkait dan pengawasan yang ketat, diharapkan penegakan hukum di laut di Indonesia dapat berjalan lebih efektif,” ucap Herman.

Selain itu, peningkatan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi juga diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan investasi dalam pelatihan sumber daya manusia dan pengadaan teknologi yang canggih untuk mendukung penegakan hukum di laut. “Dengan adanya investasi yang lebih besar dalam sumber daya manusia dan teknologi, diharapkan penegakan hukum di laut di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujar Antam.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, penegakan hukum di laut di Indonesia memang memerlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Dengan upaya bersama dan investasi yang cukup, diharapkan penegakan hukum di laut di Indonesia dapat berjalan dengan baik demi keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia yang luas.