Peran penegakan hukum di laut sangat penting dalam meningkatkan keamanan maritim. Kehadiran hukum di laut dapat memastikan bahwa aktivitas di perairan laut dilakukan secara tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Sormin, “Penegakan hukum di laut memiliki peran yang vital dalam menjaga keamanan maritim. Tanpa penegakan hukum yang baik, potensi ancaman di laut akan semakin meningkat.”

Dalam konteks ini, keberadaan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) sangat dibutuhkan. Mereka bertugas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hukum yang terjadi di perairan laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Peran penegakan hukum di laut tidak hanya penting untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk melindungi sumber daya laut yang semakin terancam akibat eksploitasi yang berlebihan.”

Dalam prakteknya, penegakan hukum di laut melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian, petugas keamanan laut, hingga masyarakat pesisir. Kolaborasi antar instansi dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan maritim yang optimal.

Ketua Umum DPP Gabungan Organisasi Nelayan Seluruh Indonesia (GONSI), Harmoko, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan laut. Menurutnya, “Masyarakat pesisir memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan turut serta dalam upaya penegakan hukum di laut, kita dapat menciptakan lingkungan laut yang aman dan lestari.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penegakan hukum di laut memegang peranan penting dalam meningkatkan keamanan maritim. Kolaborasi antar instansi, partisipasi masyarakat, serta kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya laut merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Semoga upaya-upaya ini dapat terus ditingkatkan demi keberlangsungan kehidupan laut yang lebih baik di masa depan.