Baru-baru ini, Indonesia mengumumkan kebijakan baru dalam penegakan hukum maritim. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kebijakan baru ini merupakan langkah penting dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah maritim. “Penegakan hukum maritim merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia,” ujarnya.

Salah satu poin utama dalam kebijakan baru ini adalah peningkatan kerjasama antara berbagai lembaga terkait, seperti TNI AL, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara berbagai pihak dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hukum di laut.

Menurut pakar hukum maritim, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, kebijakan baru ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. “Dengan adanya kerjasama antar lembaga terkait, diharapkan penegakan hukum maritim dapat berjalan lebih efisien dan efektif,” ujarnya.

Namun, tentu saja implementasi dari kebijakan baru ini juga menjadi kunci keberhasilannya. Diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait serta peningkatan kapasitas dalam penegakan hukum maritim.

Dengan adanya kebijakan baru dalam penegakan hukum maritim di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan negara di wilayah perairan. Semua pihak diharapkan dapat mendukung langkah-langkah ini demi menjaga kedaulatan negara.

Sumber:

1. https://www.kompas.com/

2. https://www.liputan6.com/